Akui Kecacatan UKT 2014, Rektorat Siap Keluarkan SK Baru

Marsha Azka, Kordinator Somasi Unsoed yang sedang berdiri
berusaha meminta rektor menandatangani surat tuntutan mahasiswa
terkait UKT 2014 di aula rektorat lantai 1. (9/1). Foto: Agc/Janu

Pengakuan kecacatan UKT 2014 akhirnya diakui pihak rektorat pada Jum’at (9/1), dalam audiensi lanjutan Solidaritas Mahasiswa (Somasi) Unsoed di aula gedung rektorat lantai 1. Adanya pengakaun ini menyebabkan pihak rektorat membuat draf SK baru untuk menyelesaikan kasus UKT 2014.

SK Rektor No. 1081 tentang UKT 2014 yang muncul sebelum ditetapkannya Permendikbud No. 73 tahun 2014 tentang kenaikkan level UKT hingga 7 level, dinilai mahasiswa cacat hukum. “Seharusnya mahasiswa 2014 tidak dikenai UKT hingga 7 level karena rektor tidak memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan tersebut,” ujar Cipto, mahasiswa fakultas hukum 2011 (9/1). Ia juga mengatakan, UKT yang dibayarkan pada semester satu merupakan pungutan liar, sehingga dana harus dikembalikan pada mahasiswa.

Hal itu dibantah oleh Nur, staff ahli hukum rektor, mengatakan “Keberadaan SK Rektor No. 1081 tentang UKT 7 level dinyatakan sah karena diperintahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi seperti yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan,” katanya (9/1). Namun, Nur mengakui, UKT 2014 cacat secara yuridis karena muncul dan berlaku sebelum permendikbud No. 73 tahun 2014.

Menanggapi hal ini, Rektor Unsoed Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si mengatakan,  mahasiswa 2014 yang telah membayar pada level 6 atau 7, dana lebih akan dialokasikan untuk biaya di semester berikutnya. “Kekurangan biaya tersebut diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan,” ungkapnya. Iqbal menambahkan, ke depan UKT 2014 akan dikembalikkan menjadi 5 level. Adanya kebijakan ini ditanggapi Cipto, “Kebijakan ini memang seharusnya dilakukan dan bukan merupakan belas kasihan dari rektor,” tutupnya. (Janu)