Disfungsi kartu kuning

Kartu kendali atau akrab disapa kartu kuning sudah sejak lama didengungkan akan digunakan sebagai syarat kelulusan. Memasuki tahun ketiga arahnya belum jelas, terbukti dengan tidak di implementasikannya kartu kendali sebagai syarat kelulusan pada wisudawan/i  periode Juni dan September 2014.

Aturan kartu kuning sejatinya dibuat agar mahasiswa dapat meningkatkan dan mengasah softskill di organisasi kampus. Sehingga begitu lulus sudah mempunyai bekal untuk bersosialisasi di masyarakat. Aturan pemberlakuan kartu kuning sudah tertuang dalam SK Dekan Nomor 122/H.23.4.FP/PP.06.01/2011 yang mulai diterapkan pada angkatan 2011 baik D3 maupun S1. 

Aturan hanya sebatas aturan, dua periode yudisium kartu kuning tidak diberlakukan. “Implementasinya yang nggak ada,” ungkap Aris Muhammad Syarwani mahasiswa D3 PSL angkatan 2011 sekaligus wisudawan periode September 2014 (17/9). Tidak diberlakukannya kartu kuning sebagai syarat yudisium membuat Aris kecewa. “Semua angkatan 2011 tidak dimintain kartu kuning. Pas di awal sudah disiapin, tapi di Bapendik nggak ada persyaratannya, yaudah,” ungkapnya pasrah. Hal senada juga diungkapkan oleh Ishardianti mahasiswa D3 PSL angkatan 2011 wisudawati periode September 2014, “Itu mengecewakan, untuk apa dibuat dan harus dipatuhi kalau akhirnya tidak dipakai,” ungkapnya saat dihubungi via sms (19/9). 

Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) sebagai lembaga yang mengusulkan diberlakukannya kartu kuning sudah meminta kepastian agar aturan tersebut diberlakukan. ”Kartu kuning harus masuk dalam yudisium,” ungkap M.M Rizki Akbar, anggota DLM (18/9). Hal ini juga didukung oleh Ishardianti, “Aturan tetap aturan, apapun alasannya harus dipatuhi,” tambahnya.

Rizki Akbar menduga, tidak diberlakukannya kartu kuning sebagai syarat kelulusan karena tidak adanya koordinasi antara bagian kemahasiswaan dan bagian akademik, “Menurut kami (DLM) harusnya ada koordinasi,” tuturnya (18/9). Saat ditemui Agrica, Pembantu Dekan III Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si., menolak menanggapi terkait kartu kuning, “Tanya DLM saja, saya tidak mau ngomongin itu (red: Kartu kuning),” ungkapnya (18/9). Rizki Akbar mengatakan, pihaknya (DLM) sudah bertemu dengan Pembantu Dekan III, “Jadi kita sudah ketemu sama pak Pri dan menyampaikan, saya kecolongan,” ungkap Rizki.

Menanggapi hal tersebut, Tri Pramono Aji, S.H., S. Sos., Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menyatakan, “Karena memang begitu, sebelumnya hanya informasi saja,” ungkapnya (19/9). 

Ketidakjelasan alur pengisian pun sempat dibingungkan oleh Aris, ”Nggak tahu, cuma tahu harus sampai 100,” ungkapnya. Menurut Rizki, sejauh ini DLM dan hima-unit belum mendapatkan titik temu mengenai teknis penandatanganan dan konten dalam kartu kuning. 

Rizki Akbar menegaskan, ke depan DLM akan lebih mengawal pemberlakuan kartu kuning, “SK ya SK. Kita kerja atas dasar SK,” ungkapnya. Hal ini diamini Tri Pramono Aji yang berjanji pada yudisium periode selanjutnya akan diberlakukan kartu kuning sebagai syarat kelulusan, ”Sekarang harus ada kartu kuning buat persyaratan yudisium,” ungkapnya. Tri Pramono Aji berharap agar permasalahan ini tidak dibicarakan berlarut-larut, dan mahasiswa bisa mematuhinya agar tidak merugikan mereka, “Yang sudah ya sudah, kita liat ke depannya, apa ketentuanya ya kita ikuti. Biar jangan rugi sendiri” pungkasnya. (Laras, Syai).