Penyuluh (Jangan) Tenggelam di Mata Petani

Pertanian merupakan sektor vital dalam keberlangsungan sebuah negara. Sebagai pejuang pangan, petani bukanlah satu-satunya yang mempunyai peran. Penyelenggaraan terhadap kebutuhan pangan dilakoni oleh berbagai macam profesi, dari mulai masyarakat melalui proses produksi hingga distribusi. Ada juga pembuat kebijakan, untuk menyelenggarakan pengaturan hingga pengawasan. Dibalik suksesnya kemajuan pertanian, terselip peran segelintir orang yang membagikan ilmunya untuk mengentaskan keterbelakangan pertanian lewat gerakan menyuluh yang kemudian disebut penyuluh pertanian.

Petugas Penyuluh Lapang atau yang lebih akrab terdengar dengan sebutan PPL keberadaannya menjadi sangat penting. Hal ini, berkaitan dengan penyampaian atau transfer teknologi kepada petani untuk kemudian diadopsi. Lebih dari itu, penerapan teknologi-teknologi baru oleh petani diharapkan dapat memacu produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan petani, seperti yang diungkapkan salah satu PPL yang ditemui Agrica di kantor Bapeluh “Goalnya penyuluh itu kan kesejahteraan petani,” ujar Johari (27/7).

Di Kabupaten Banyumas, jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang tersedia hanya 96 PPL dari 367 PPL yang dibutuhkan.Hal ini menurut Johari dirasa kurang, tujuan akhir untuk mensejahterahkan petani dapat tersendat oleh kendala kurangnya PPL. Belum lagi permasalahan PPL dalam mengemban tugasnya.

Di Desa Sawangan, Kecamatan Kebasen, PPL hanya datang sekali dalam kurun waktu sebulan. PPL hanya datang menjelang musim tanam tiba. Hal ini diungkapkan Sutriono (49) Ketua Gapoktan Jati Jaya “Paling-paling ya sebulan sekali, kalau mau musim tanam,” ucapnya (23/7). Namun penuturan berbeda disampaikan oleh Suharto, Ketua DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptan) Banyumas. Menurut Suharto, seharusnya PPL dalam melakukan penyuluhan ke suatu desa dua kali dalam seminggu “Sebenarnya satu minggu dua kali,” tutur Suharto.

Sementara itu, Sutriono menambahkan metode penyampaian PPL di Desa Sawangan dirasa kurang tepat dengan fungsi penyuluh. Metode penyampaian hanya secara teori saja dan dilakukan di ruangan. “Metodenya nggak sesuai. Penyampaian materi ke petani itu sebaiknya langsung ke lapang dan kita langsung terjun,” tuturnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya respon positif dari petani. Sebagian petani menerima arahan PPL dengan baik, sebagian tidak menerima apa yang disampaikan PPL karena hanya teori. “Petani di sini pasif, hanya beberapa yang punya konsep tapi kalah sama kebijakan,” tambahnya.

Peran PPL yang dirasa Sutriono, hanya sebagai perantara bantuan dari pemerintah, “PPL bermanfaat hanya sebagai penyalur subsidi,” ucapnya. Menurutnya, ada tidaknya PPL disini tidak begitu berpengaruh, “Untuk sementara saya masih setuju dengan adanya PPL, seandainya tidak ada PPL di Banyumas bagian selatan saya sudah punya rencana. Kalau ada PPL mau, kalau ngga ada ya bisa,” pungkasnya.

Staff Bidang Penyuluhan Bapeluh Banyumas, Daryono, S.ST (51) membenarkan adanya penyuluh yang bekerja hanya di ruangan. Namun, Daryono menampik tidak semua penyuluh melakukan kegiatan tersebut setiap kali memberikan penyuluhan. “Penyuluh ya kerjanya di lapangan. Misal menangani flu burung ya di kandang, masa di ruangan? Cara menyemprot, masa di ruangan?” ujarnya (25/7).

Daryono menambahkan, cara penyampaian masing-masing PPL berbeda, tergantung karakteristik petani. Ia menyatakan PPL ditugaskan memperhatikan kriteria-kriteria petani yang akan berhubungan langsung dengan PPL. Seperti golongan perintis, golongan petani pengadopsi awal (early adopter), golongan penyerap awal (early majority). Golongan petani mayoritas lambat (late majority), serta golongan penolak atau laggard.

Penggolongan sasaran penyuluhan ini berpengaruh pada materi yang disampaikan PPL. Seperti yang dirasakan Sandiarji (68), petani di Desa Bentul, Kecamatan Kebasen, Ia sering tidak mengerti terhadap materi penyuluhan yang disampaikan PPL di desanya. “Kalo lagi dijelasin enggak mudeng sama sekali soalnya sudah tua,” tuturnya (23/7).  Kurangnya tingkat kepercayaan petani terhadap PPL juga dirasakan oleh Sandiarji. Sandiarji merasa sebagai petani, Ia sudah mahir cara-cara bertani. Ia juga tidak merasakan peran penyuluh secara langsung, bahkan tak pernah melihat adanya penyuluh di lapangan. “Namanya pertanian dari dulu ya seperti ini,” pungkasnya.

Berbeda dengan Sutriono dan Sandiarji, kepercayaan terhadap peran penyuluh masih dijaga oleh Sainah (45), Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT), di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Di desa tersebut, secara rutin diadakan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu). Sekolah Lapang (SL) merupakan praktik kerja dari PPL. Sekolah ini dihadiri PPL dan para petani dengan tujuan memberikan pengarahan kepada para petani. PPL yang datang rutin hanya satu orang. PPL mengunjungi Desa Kalisalak delapan kali pertemuan setiap musim tanam tiba, biasanya pada musim tanam padi dan kedelai.

Setelah adanya penyuluhan di Desa Kalisalak tersebut, petani mau bergerak dan menerima arahan. Ia pun mendukung ada PPL di desanya. “Petani mendukung adanya PPL karena mencapai target terus, terjadi peningkatan hasil pertanian,” ujar Sainah (23/7). Seperti halnya Duror, petani Desa Kalisalak, Ia menuturkan PPL membantu para petani di desa dalam mengarahkan cara bertanam kearah yang lebih baik.

Ketiadaan PPL yang dipandang tidak berdampak apa-apa terhadap petani diamini oleh Suharto, Ia menyadari tanpa PPL petani masih dapat melakukan kegiatan taninya. “Jangankan nanti cuma enggak ada penyuluh, nggak ada Dinas Pertanian atau Menteri Pertanian bahkan Fakultas Pertanian, petani tetap nanem kan?” lugasnya. Namun, lebih lanjut Ia menegaskan, petani memang bisa cara-cara menaman, tetapi petani dirasa tidak mahir dalam hal lain seperti cara menghitung efisiensi gabah saat panen, membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), teknologi, kebutuhan pupuk, mencermati agroklimatologi, dan mengetahui masa kemasakan gabah padi. “Kita yang enggak punya tanaman mampu melihat itu, karena kita punya ilmunya,” jelasnya.

Menurut Johari, faktanya PPL masih menjadi tempat mengadu petani dalam permasalahan pertanian apapun. “Kalau ada masalah distribusi pupuk kan harusnya ke Kemendag, kalau masalah kurang air ya ke Dinas Perairan, masalah hama ya ke Laboratorium Pestisida, tapi itu semua malah ke penyuluh,” tuturnya.Mustahil jika petani tidak membutuhkan peran PPL dalam bertani. Jika PPL kurang berperan, tambah Johari tidak mungkin ada penilaian PPL teladan dan THL teladan. Bahkan, jika PPL dirasa kurang dalam mengemban tugasnya, seharusnya tidak ada penilaian desa teladan. Seperti salah satu desa teladan di Banyumas yakni Desa Karanglewas. “Petani yang bilang enggak butuh penyuluh, itu bohong,” ungkap Jujun, salah satu penyuluh teladan Banyumas yang mengantarkan Desa Karanglewas menjadi desa teladan. (27/7).       

(Rizma Annisa/Sinta Mutiara/Vani Ayu Lestari)