Pertambangan Rakyat Terancam Legalitas

EMAS, hasil bumi yang bisa mengubah taraf hidup orang dalam sekejap. Selain itu mengubah taraf iman dan moral mereka. Berbagai cara dilakukan untuk medapatkannya, meskipun nyawa menjadi taruhan. Mungkin ini menjadi salah satu alasan para penambang emas di daerah Gumelar Banyumas Barat.

Penambangan dimulai ketika mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan penelitian di daerah tersebut pada Desember 2008. Dari penelitian tersebut ditemukan kandungan bubuk atau butiran emas. Banyaknya titik pertambangan emas yang dapat dijumpai, membuat warga lokal ataupun pendatang berbondong-bondong menggantungkan hidupnya di daerah tersebut.

Di Gumelar terdapat 103 sumur dengan 10-15 pekerja di tiap sumur. Jadi total penambang emas di daerah tersebut hampir 1.500 orang. Namun banyaknya jumlah penambang tidak menjamin legalitas kawasan pertambangan tersebut. Junaidi, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa Gumelar belum mengantongi izin sebagai kawasan penambangan emas. “Mereka hanya membawa selembar surat, sedangkan izin penambangan dari kementerian ESDM tidak mudah,” jelasnya (25/7).

                                               
                                                     Mesin Pengolahan Biji Emas

Syarat untuk mendapat izin ESDM harus sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun setelah UU tersebut direvisi syarat pertambangan menjadi izin eksplorasi dan izin operasi produksi.

Selain itu penambang harus mempunyai izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Izin tersebut diperoleh dengan cara lelang. Namun hingga saat ini pedoman untuk tata cara lelang juga belum ditetapkan kementrian ESDM.

Belum terpenuhinya izin eksplorasi menjadi penghambat izin operasi produksi. Untuk operasi produksi penambang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini dijelaskan Junaidi yang akrab disapa Jun, “operasi produksi berarti pertambangan sudah berjalan dan harus memenuhi syarat mengenai dampak lingkungannya.”

Sampai sekarang legalitas pertambangan tersebut belum dapat turun. Menurut Junaidi pertambangan diseluruh Indonesia belum ditetapkan oleh menteri ESDM. Sedang untuk menetapkannya berdasarkan usulan dari masing-masing kabupaten. Semuanya harus menaati aturan yang berlaku.

Meski belum mengantongi izin kegiatan penambangan tetap berlangsung. Menurut Junaidi, pihaknya sudah berkali-kali mengirimkan surat ke Kementerian ESDM terkait penambangan emas di Gumelar. Bahkan Inspektorat Tambang ESDM juga telah datang ke lokasi. Namun belum ada langkah-langkah nyata terkait penambang tersebut. Padahal menurut Junaidi, bila kegiatan tersebut tetap dijalankan akan mendapat sanksi. “Penambangan tanpa izin akan dikenai pidana 10 tahun dan denda 10 Milyar,” tegasnya (25/7).

Selama ini Dinas ESDM hanya memberikan surat teguran maupun himbauan bahwa penambangan tanpa izin untuk segera di hentikan. ”Kami disini mempunyai tanggung jawab moral, tetapi mau berhenti atau tidak bukan urusan kami,” jelas Junaidi. Beliau menambahkan bahwa, apabila terjadi pelanggaran UU itu menjadi tugas pihak berwajib.

                                   Proses Blowering pada Lubang Pertambangan

Penambangan emas selama ini dilakukan dengan sistem borongan. Artinya satu tim terdiri 3-4 orang.  Caranya dengan menggali lubang secara vertikal kurang lebih 30 meter. Kemudian  dibuat lagi lorong horizontal puluhan hingga ratusan meter. Untuk dapat menambang, mereka harus menyewa lahan dari para pemilik lahan dengan sistem waktu. Satu hari masuk lubang penambang harus merogok kocek 25-30 juta.

Tambang ilegal mengandung resiko yang tinggi, karena Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tidak diindahkan. Selain itu, penambangan dilakukan dengan mengambil tanah yang mengandung emas lalu dikirimkan ke atas permukaan tanah. Untuk memperoleh oksigen dibantu dengan sistem blower. Hal ini dinilai sebagai salah satu penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi. Namun hal itu tidak membuat gentar para penambang untuk mengail emas dari perut bumi.

Meskipun hingga saat ini akibat dari penambangan tersebut belum dirasakan, namun tetap dapat mengancam lingkungan karena tidak pernah mengenal revegetasi dan reklamasi. Lubang-lubang dibiarkan menganga tanpa pemulihan. Pada akhirnya akan terjadi saling lempar kepentingan tentang  kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal ini. 

Selain kerusakan lingkungan, akibat lain muncul dari penggunaan merkuri. Selama ini merkuri digunakan untuk memisahkan biji emas dengan campuran bahan mineral lainnya. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Banyumas mengatakan bahwa merkuri yag digunakan termasuk kedalam logam berat. “Merkuri termasuk logam berat yang sangat membahayakan lingkungan serta diri sendiri,“ ujar Didi Kepala BLH Banyumas.“

Tidak jauh berbeda dengan Dinas BLH Banyumas, Dinas ESDM pun mengatakan dampak penggunaan merekuri mulai tampak 20 tahun setelah pemakaian. Dampak yang di timbulkan dari penggunaan merkuri adalah  penyakit genetis seperti kemandulan, penyakit kulit, dsb.

Dinas ESDM pun menghimbau, adanya gerakan perlawanan dari masyarakat sekitar. Tentunya masyarakat yang tidak merasakan langsung manfaat adanya penambangan tersebut. Mengingat akibat yang ditimbulkan itu bukan hanya kerusakan lingkungan tapi penyakit yang berat.

Reporter: M. Nurrokhman, Aziz.